AdalahPay

SatuNusaNews – Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, meminta Menteri ESDM, Sudirman Said, mengklarifikasi pernyataannya yang menyebutkan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Yudhoyono, kerap kali upaya pembenahan mafia migas berhenti di meja kerja presiden. Menurut Herman, pernyataan tersebut bisa dikategorikan mendiskreditkan dan memfitnah pak SBY.

Padahal, menurut Herman, selama Pak SBY menjadi presiden justru beliau konsisten dan sangat keras dalam pemberantasan mafia dan penyimpangan di sektor migas, dengan dibentuknya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang hakikatnya yang hakikatnya memberantas apapun kejahatan dan penyimpangan.

Disampaikannya, pernyataan Said sudah termasuk fitnah dan pencemaran nama baik. Dan meminta agar Presiden Jokowi harus tanggap dan mengevaluasi menteri ESDM karena sudah melakukan tindakan di luar kepatutan sebagai pejabat negara.

“Seyogyanya pemerintahan saat ini tidak harus terus menyalahkan pemimpin dan pemerintahan sebelumnya. Popularitas dan kepuasan rakyat bisa dibangun dengan prestasi dan kerja nyata tanpa harus menjelekkan pihak lain,” kata Khaeron.

Hari ini, dari Kantor Kepresidenan, Jakarta, Said secara terpisah meminta, “Berkaitan dengan Petral dan sebagainya saya kira tidak ada keputusan besar dan penting yang tidak melibatkan pimpinan tertinggi negara.”

Said menegaskan, pelibatan para pimpinan petinggi negara juga terjadi saat ia memutuskan atau mendorong keputusan pembubaran Petral.

“Jadi kira-kira itu tanggapan saya. Mohon tidak diperpanjang. Karena sebetulnya, yang kita lakukan semata-mata untuk menata hal yang waktunya harusnya sudah lama ditata,” kata Said seperti yang dikutip dari Antara.#

Facebook Comments