AdalahPay

SatuNusaNews – Proses penanganan kecelakaan tabrakan kapal TB Moda II milik PT Sumber Cipta Moda terhadap jembatan Muara Sabak Jambi ‎kini dipertanyakan Indonesia Police Watch (IPW). Kecelakaan kapal jenis Tug Boat yang terjadi pada 27 November 2014 lalu, sejatinya pemberkasan telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan bulan April lalu.

Sayangnya, pihak Polres Muara Sabak tak kunjung menyerahkan barang bukti maupun tersangka dalam kasus ini ke Kejari Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi.‎ “Dalam peraturan penyidikan di Polri, penanganan hingga ke proses pelimpahan seharusnya cuma 30 hari saja. Tapi dalam kasus ini kan sangat lama proses penyidikannya,” kata peneliti IPW, Neta S Pane di Jakarta, Jumat (29/05).

Dirinya pun mencurigai adanya oknum Polres yang ingin bermain-main dalam kasus ini. “Tidak wajar jika Polres menahan-nahan pelimpahan berkas,tersangka maupun barang bukti. Pasti ada yang ingin bermain-main,” tuturnya.

Akibat dari lambannya kinerja Polres Tanjabtim yang dipimpin AKBP Bambang Heri Sukamaji ini, disamping tidak menghasilkan kepastian hukum, juga akan menimbulkan kerugian kepada masyarakat, kejaksaan dan tersangka itu sendiri. Untuk itu, dirinya meminta kinerja penyidik serta Kapolres dilaporkan ke Polri. “Masyarakat harus lapor ke Divisi Propam Polri. Patut diduga ada kejanggalan dalam penanganan kasus ini. ‎Penanganan kasus ini jelas tidak efisien, efektif dan profesional seperti yang dicita-citakan Kapolri Badrodin,” tuturnya.

Ia menambahkan, jika terbukti ada oknum penyidik Polres Tanjabtim yang ingin bermain-main, pihaknya mendesak Kapolri mencopot jajaran yang ada di Polres tersebut.Untuk diketahui, penyidik yang menangani perkara ini dipimpin Kasat Reskrim AKP Amos Lubis. “Baik itu Kapolda Jambi, Kapolres dan penyidik harus dicopot jika terbukti bermain-main dalam kasus ini,” tegasnya.

“Begitu pula dengan ‎kejaksaan. Harusnya mereka mendesak Polres untuk segera melimpahkan berkas tersangka dan barang bukti agar segera disidangkan dan ada kepastian hukum,” cetusnya.

Neta berpandangan, penanganan kasus ini merupakan cermin kondisi penyidikan Polri yang masih memiliki kekurangan dalam menerapkan UU yang berlaku. “Tentu ini pekerjaan rumah bagi Kapolri untuk memerintahkan anak buahnya agar tidak semena-mena dalam menangani sebuah perkara. Jika ingin tidak disebut kriminalisasi ya perintahkan anggota Polri untuk mengimplementasikan standar prosedur agar meningkatkan pelayanan primanya,” tandasnya.

Terpisah, pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menyatakan penyidikan di Polri seharusnya mengimplementasikan standar maupun norma. “Hal ini perlu dilakukan agar tindakan yang diambil penyidik dalam rangka melaksanakan proses penyidikan dengan atau tanpa upaya paksa dalam membuktikan untuk membuat terang suatu perkara,” kata Bambang.

Penyidikan,lanjutnya, semestinya bebas nilai maupun kepentingan kelompok tertentu. “Para penyidik dalam menggunakan kewenanganya wajib mentaati, membangun supremasi hukum, sistem yang dapat memberikan jaminan perlindungan HAM. Selain itu harus transparan,akuntabel, informatif. Perlu juga adanya pengawasan dan pembatasan kewenangan,” paparnya

‎‎Terpisah, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan menegaskan pihaknya akan mengecek proses penanganan perkara tersebut. “Kami akan mengecek dan meminta klasifikasi proses penanganan kasus itu,” kata Anton di Jakarta, Jumat (29/05).

Anton menjelaskan, dalam penyidikan anggota Polri secara tegas dilarang ‘bermain-main’. “Dalam UU sudah ada aturan tersebut. Jika melanggar ya akan dikenakan sanksi administratif dan pidana,” tandasnya. # (Ril/Yudi)

Facebook Comments