AdalahPay

SatuNusaNews – Presiden/menteri yang selakunya adalah pemimpin negara mendapat sebutan “petugas partai”. Jika memang presiden/menteri adalah petugas partai ini sangatlah mengecewakan.

Presiden adalah pemimpin negara yang dipilih oleh rakyatnya dan mempunyai tugas memimpin untuk bangsa dan negara.

Jika kita melihat kebelakang menengok sejarah, presiden/penguasa pernah ditolak keras oleh presiden R.I pertama Ir. Soekarno. Penolakan presiden adalah petugas atau kacung partai sumber kisruh politik di era 1950a-an. Dalam sistem parlementer seperti era 1950-an memang benar adanya, karena pada saat itu menteri adalah perwakilan dari partai yang menjalankan pemerintahan, sedangkan pemerintah menjalankan visi terbatas partai pemenang pemilu, dimana saat pemilu tersebut yang kalah akan menjadi oposisi dan bisa jadi kepentingan beda.

Dan dalam penolakan logika parlementer itu Bung Karno keluar dekrit untuk kembali ke UUD 45 dan sistem presidensial.

Dalam sistem presidensial, kekuasaan tertinggi di pegang eksekutif (Presiden) dan dijamin konstitusi, dan presiden juga berdiri diatas semua golongan bukan petugas apalagi bawahan dari suatu partai.

Bung Karno pernah memperbaiki logika dari pandangan penguasa eksekutif sebagai petugas partai. Penolakan pesuruh partai itu logika yang dulu ditolak oleh Bung karno Presiden RI pertama.

Ketua Umum PDIP Megawati menegaskan Joko Widodo sebagai petugas partai saat mengumumkan pasangan calon enam Pemilihan Kepala Daerah di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (7/1).

“Itu kongres partai, institusi partai. Jangan samakan dengan lain. Kalau saya sebut kalian petugas partai bukan karena kesombongan saya tapi itu perintah partai,” tegas Mega.

Ia juga meminta kepada mereka yang terpilih dalam Pilkada serentah 2018 untuk tidak marah bila disebut sebagai petugas partai.

“Nanti jangan sudah jadi kok saya dipanggil petugas partai, saya pun petugas partai yang diberi mandat oleh kongres dan diberikan hak prerogatif kepada saya, mengapa saya yang boleh memilih orangnya ini ini. DPP hanya menyarankan,” jelasnya.

Facebook Comments