SatuNusaNews – Pakar Teknologi Informasi (TI) Onno W Purbo mengatakan, tidak mengerti alasan pemblokiran situs. Namun akses terhadap informasi merupakan Hak Azasi Manusia (HAM).

Onno menilai proses pemblokiran situs sebenarnya proses penyadapan. Padahal menurut aturan yang ada, penyadapan harus berdasarkan perintah pengadilan. “Blokir situs, dasarnya apa ya?” tanya Onno.

Kemenkominfo diminta berhati-hati dalam melakukan pemblokiran agar tidak dianggap melanggar HAM. Ia juga mempertanyakan definisi dalam menentukan hal yang baik, haram, halal, pornografi, serta terorisme yang menjadi landasan aksi blokir selama ini. Menurut Onno, Kemenkominfo bisa melanggarnya apabila memblokir dengan cara sembarangan serta sembrono. Terlebih, belakangan ini sejumlah situs dakwah juga turut diblokir. Demikian tegasnya dalam satu posting di laman Facebook miliknya.

Kemenkominfo mulanya memblokir 19 situs Islam radikal sebagaimana permintaan BNPT. Tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai definisi situs yang tercatut kategori Islam radikal, kabarnya, jumlah situs terblokir kini sudah mencapai 22 website

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.