AdalahPay

SatuNusaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan penanggugahan penahanan terhadap Ketua KPK nonaktif Abraham Samad yang ditahan oleh Polda Sulselbar.  KPK menjamin Abraham Samad akan kooperatif dalam proses penyidikan.

Plt pimpinan KPK Johan Budi menambahkan, KPK memahami langkah penahanan merupakan wewenang penyidik Polri namun, pimpinan KPK berharap penahanan bisa ditangguhkan karena Abraham Samad bersikap kooperatif menjalani proses hukum kasus dugaan pemalsuan dokumen.

“Pimpinan KPK berharap pimpinan Polri untuk menangguhkan penahanan kepada Pak Abraham Samad, karena sampai saat ini yang bersangkutan kooperatif dalam menjalani proses hukum,” kata Johan seperti dikutip dari BeritaSatu.

Langkah penahanan tersebut dianggap berlebihan mengingat Samad bersikap kooperatif.

Abraham Samad masih berstatus pimpinan nonaktif, maka kemungkinan pimpinan KPK mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan,” kata pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji, di Jakarta, Selasa (28/4).

Dengan begitu, KPK menyurati Kapolri Badrodin Haiti perihal permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan lima pimpinan KPK.

“Kami akan mengirimkan surat permintaan penangguhan penahanan dengan jaminan lima pimpinan KPK,” ujarnya

Abraham Samad menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau tindak pidana administrasi kependudukan terkait tersangka lainnya Feriyani Lim.

Penahanan Abraham Samad akhirnya ditangguhkan setelah mendapat persetujuan dari Kapolri Jenderal Badrodin Haiti karena adanya jaminan dari pimpinan KPK.

Sebelumnya, penahanan Abraham diumumkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sulselbar, Kombes Pol Joko Hartanto kepada wartawan di gedung Direskrimum, Selasa (28/4) malam sekitar pukul 21.30 Wita (22.30 WIB), namun menjelang pukul 24.00 Wita AS masih bertahan di ruang pemeriksaan.

Joko mengatakan Abraham terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 264 ayat (1) sub pasal 266 ayat (1) KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang sudah diperbarui menjadi UU No 24 tahun 2013 tentang Kependudukan.

Kemudian, dari hasil analisa penyidik, berdasarkan fakta hukum maka tersangka Abraham Samad dilakukan upaya hukum berupa penahanan dengan pertimbangan secara subyektif dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, merusak atau menghilangkan barang bukti.

Alasan ini tidak diterima Abraham Samad dan penasihat hukumnya karena selama ini Abraham sangat koperatif dan tidak mungkin akan melarikan diri, selain itu para penasihat hukumnya juga siap menjamin Abraham untuk tidak ditahan. #

 

 

Facebook Comments